BANTAENGNEWS.COM — Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Pengurus Wilayah (PW) Sulawesi Selatan menilai penutupan 136 dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi bukti lemahnya sistem pengawasan di tingkat daerah.
Ketua Umum PW SEMMI Sulsel, Andi Muh Idik Indra, menegaskan bahwa ratusan dapur yang ditutup setelah sempat beroperasi menunjukkan adanya kegagalan dalam proses pengawasan sejak awal.
“Ini bukan sekadar persoalan teknis. Penutupan 136 dapur setelah beroperasi adalah bukti bahwa sistem pengawasan tidak berjalan. Seharusnya, sejak awal dapur yang tidak memiliki izin dan tidak memenuhi standar tidak diizinkan beroperasi,” tegas Idik (7/5/2026).
Menurutnya, dalam prinsip tata kelola yang baik, setiap unit operasional yang berkaitan dengan konsumsi publik wajib melalui proses verifikasi ketat sebelum dijalankan. Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan dapur beroperasi terlebih dahulu sebelum akhirnya dilakukan penindakan.
“Kalau pengawasan dilakukan dengan benar sejak awal, tidak mungkin ada dapur yang sudah berjalan lalu ditutup. Ini menunjukkan adanya kelalaian serius dalam proses verifikasi dan kontrol,” lanjutnya.
SEMMI Sulsel menilai kondisi tersebut bukan hanya mencerminkan kelemahan teknis, tetapi juga berpotensi menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem pengawasan program yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN).
Lebih jauh, SEMMI menduga masih terdapat dapur lain yang belum memenuhi syarat, namun hingga kini tetap beroperasi.
“Dengan adanya ratusan dapur yang ditutup setelah beroperasi, patut diduga masih ada dapur lain yang belum memenuhi izin tetapi tetap berjalan sampai hari ini. Ini yang harus dibuka secara terang kepada publik,” ujar Idik.
Atas dasar itu, SEMMI Sulsel mendesak BGN untuk membuka secara transparan seluruh data dapur MBG yang beroperasi di Sulawesi Selatan, termasuk status perizinan, kelayakan operasional, serta hasil verifikasi yang telah dilakukan.
“Kami mendesak transparansi penuh. Publik berhak mengetahui dapur mana yang sudah memiliki izin dan mana yang belum. Jangan sampai ada pembiaran terhadap pelanggaran yang berpotensi merugikan masyarakat,” katanya.
Sebagai bentuk keseriusan mengawal isu tersebut, SEMMI Sulsel juga akan menginstruksikan seluruh cabang di tingkat kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan untuk turut melakukan advokasi terhadap pelaksanaan program MBG di wilayah masing-masing.
SEMMI menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan program MBG di Sulawesi Selatan dan tidak menutup kemungkinan mengambil langkah lanjutan apabila transparansi tidak diberikan.
“Program ini menyangkut kesehatan para penerima manfaat MBG, khususnya adik-adik kita yang masih duduk di bangku sekolah. Jangan sampai karena lemahnya pengawasan BGN di Sulsel, mereka justru dirugikan. Tentu kami secara kelembagaan tidak akan tinggal diam,” tutup Idik.
