BANTAENGNEWS.COM — Ketua kelompok tani yang membawa alat dan mesin pertanian (alsintan) bantuan pemerintah keluar dari wilayah penerima tanpa izin resmi berpotensi menghadapi sanksi administratif hingga proses hukum apabila terbukti melanggar ketentuan pengelolaan bantuan.
Alsintan merupakan bantuan pemerintah yang disalurkan untuk menunjang produktivitas pertanian dan penggunaannya diperuntukkan bagi kelompok tani sesuai wilayah penerima manfaat.
Jika ditemukan penggunaan yang tidak sesuai peruntukan, dinas terkait dapat mengambil langkah administratif berupa penarikan kembali unit bantuan, evaluasi terhadap kepengurusan kelompok tani, hingga penghentian akses terhadap program bantuan pemerintah pada periode berikutnya.
Selain sanksi administratif, penyalahgunaan alsintan yang bersumber dari anggaran negara juga dapat masuk ke ranah hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran dan menimbulkan kerugian negara.
Dalam kondisi tertentu, aparat penegak hukum dapat menelusuri dugaan tindak pidana korupsi apabila bantuan dipindahkan, dimanfaatkan, atau digunakan di luar tujuan program untuk kepentingan tertentu.
Sementara itu, apabila alsintan dibawa keluar daerah untuk dijual, digadaikan, atau dikuasai secara pribadi, tindakan tersebut juga dapat diproses menggunakan ketentuan pidana umum sesuai hasil penyelidikan dan pembuktian hukum.
Meski demikian, penggunaan alsintan lintas wilayah tetap dimungkinkan apabila dilakukan melalui mekanisme resmi, seperti pengelolaan di bawah koordinasi dinas pertanian atau berdasarkan izin tertulis untuk kebutuhan tertentu, termasuk penanganan kondisi darurat sektor pertanian.
Karena itu, pengurus kelompok tani diimbau menjaga dan memanfaatkan alsintan bantuan sesuai peruntukan agar manfaat program pemerintah tetap dirasakan oleh petani penerima.
