BANTAENGNEWS.COM – Gelombang aksi kembali mengguncang Kabupaten Bantaeng. Pergerakan Demokrasi Aliansi Bantaeng (PDAM) menggelar aksi demonstrasi jilid VI dengan tuntutan tegas mendesak Bupati Bantaeng untuk tidak mengembalikan Ustadz Suwardi sebagai Direktur PDAM Bantaeng.
Aksi yang berlangsung hari ini, (23/4/2026) diwarnai orasi keras dan pernyataan sikap yang menyoroti komitmen pemerintah daerah.
Massa menegaskan bahwa mereka memiliki dasar hukum yang kuat dalam menyampaikan aspirasi.
“Kami dilindungi Undang-Undang Tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Ini adalah hak konstitusional kami,” tegas salah satu orator.
Aliansi menyebut, tuntutan ini bukan tanpa dasar. Polemik bermula dari beredarnya rekaman yang diduga melibatkan Direktur PDAM nonaktif dalam aktivitas bisnis proyek. Meski belum ada putusan hukum, isu tersebut dinilai telah merusak kepercayaan publik terhadap institusi PDAM.
“Jika Suwardi kembali menjabat, maka kredibilitasnya patut dipertanyakan. Kami menolak keras,” ujar massa aksi.
Tidak hanya itu, mereka juga mengancam akan meningkatkan eskalasi gerakan jika tuntutan tidak dipenuhi.
“Jika Bupati Bantaeng tidak menepati janji, maka kami tidak akan percaya lagi. Dan jika direktur itu kembali, kami pastikan Bantaeng akan berisik, khususnya di internal PDAM,” lanjut pernyataan mereka.
Massa juga menyinggung aktivitas di media sosial yang dinilai tidak netral. Mereka menduga adanya keterlibatan pihak tertentu dalam menggiring opini publik.
“Kami menduga kuat komentar-komentar di media sosial itu adalah inisiatif dari direktur PDAM nonaktif,” ungkap mereka.
Dalam aksinya, aliansi juga mengungkapkan bahwa perwakilan PDAM sebelumnya telah bertemu langsung dengan Bupati Bantaeng di salah satu kafe di wilayah Bantaeng. Dalam pertemuan tersebut, disebutkan adanya komitmen bahwa posisi Direktur PDAM tidak akan dikembalikan kepada Suwardi.
Namun hingga kini, massa mengaku masih menunggu realisasi dari janji tersebut.
“Kami menunggu bukti. Jangan sampai janji hanya jadi ucapan tanpa tindakan,” tegas mereka.
Aksi ini menjadi sinyal kuat bahwa persoalan PDAM Bantaeng belum mereda. Tekanan publik terus menguat, dan keputusan Bupati dalam waktu dekat dinilai akan menjadi penentu arah konflik ini, apakah mereda atau justru semakin memanas.
