BANTAENGNEWS.COM – Komitmen pemerintah daerah untuk menertibkan dugaan pelanggaran fungsi trotoar oleh ritel modern kembali dipertanyakan. Meski telah digelar serangkaian rapat lintas instansi pada 4, 6, dan 11 Maret 2026, hingga pertengahan April, belum terlihat langkah konkret di lapangan.
Surat resmi dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bantaeng yang ditujukan kepada Gerakan Pemerhati Sosial (GPS) hanya menegaskan bahwa hasil rapat akan ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah Teknis terkait melalui penyampaian surat kepada manajemen Alfa Midi di Jalan Elang, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng.
GPS menilai, respons tersebut belum menyentuh substansi persoalan. “Pengembalian fungsi trotoar yang diduga telah dialihgunakan”, Ujar Idris.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bantaeng, Muhammad Tafsir, dalam suratnya menegaskan bahwa tindak lanjut berada di tangan OPD teknis. Tembusan surat juga telah disampaikan kepada Bupati Bantaeng serta sejumlah dinas terkait, termasuk PUPR, Perhubungan, dan Satpol PP.
Namun hingga kini, belum ada informasi resmi mengenai tenggat waktu, sanksi administratif, maupun langkah penertiban di lokasi.
Aktivis menilai, sikap tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan dan penegakan aturan. GPS bahkan menuding adanya pembiaran terhadap pelanggaran ruang publik yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki.
“Kalau hanya sebatas rapat dan surat, itu tidak cukup. Yang dibutuhkan masyarakat adalah tindakan nyata,” ujar salah satu perwakilan GPS.
Kekecewaan itu memuncak. Sejumlah aktivis memastikan akan turun ke jalan dalam waktu dekat sebagai bentuk protes atas lambannya respons pemerintah daerah. “Kami pastikan akan melakukan aksi unjuk rasa,” tegas Idris.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak manajemen Alfa Midi terkait dugaan penggunaan trotoar tersebut. (Abdul Kahar)
