BANTAENGNEWS.COM — Berhentinya operasional PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia memunculkan perhatian publik terkait kondisi ekonomi Kabupaten Bantaeng ke depan.
Di tengah isu ribuan pekerja yang dirumahkan, potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga dampak sosial dan lingkungan yang mulai menjadi sorotan, sejumlah pihak berharap pemerintah daerah dapat segera menyampaikan langkah mitigasi dan strategi pemulihan ekonomi secara terbuka kepada masyarakat.
Sejumlah pertanyaan sebelumnya diajukan kepada Bagian Ekonomi Setda Bantaeng terkait dampak ekonomi pasca berhentinya aktivitas smelter, mulai dari estimasi potensi penurunan PAD, sektor anggaran yang terdampak, hingga langkah antisipasi yang disiapkan pemerintah daerah.
Selain itu, turut dipertanyakan upaya diversifikasi ekonomi daerah mengingat selama beberapa tahun terakhir sektor industri smelter dinilai menjadi salah satu penopang utama perekonomian Bantaeng.
Dalam sambungan telepon pada Sabtu (16/5/2026), Kepala Bagian Ekonomi Setda Bantaeng, Andi Sriwiyanti, menyampaikan bahwa hari tersebut merupakan hari libur sehingga belum dapat memberikan penjelasan lebih lanjut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Bantaeng terkait rincian dampak ekonomi maupun langkah konkret yang akan ditempuh pasca berhentinya operasional smelter tersebut.
Di sisi lain, sejumlah kalangan menilai komunikasi publik pemerintah daerah penting dilakukan agar masyarakat memperoleh kepastian informasi di tengah situasi ekonomi yang berkembang.
Ketua Pemuda LIRA Bantaeng, Andi Yusdanar Hakim, mengatakan pejabat publik perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait kondisi yang terjadi.
“Pemerintah tentu diharapkan hadir memberikan informasi dan penjelasan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah situasi saat ini,” ujarnya.
Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi penting agar publik mengetahui arah kebijakan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak ekonomi yang muncul.
