Menurut Alimin, penyampaian kritik dan aspirasi oleh masyarakat merupakan bagian dari kontrol sosial yang dibutuhkan dalam sistem demokrasi
BANTAENGNEWS.COM – Ketua Jurnalis Online Indonesia (JOIN) DPD Kabupaten Bantaeng, Alimin DS, menilai peristiwa pembubaran aksi mahasiswa di depan Kantor Bupati Bantaeng pada Jumat (29/5/2026) menjadi pengingat penting bagi semua pihak untuk menjaga ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat.
Menurut Alimin, penyampaian kritik dan aspirasi oleh masyarakat merupakan bagian dari kontrol sosial yang dibutuhkan dalam sistem demokrasi.
“Setiap kritik yang lahir dari masyarakat, mahasiswa, maupun kelompok sipil sejatinya merupakan bentuk kepedulian terhadap daerah. Kritik bukanlah ancaman, melainkan bagian dari kontrol sosial yang diperlukan dalam kehidupan demokrasi,” kata Alimin kepada media, Sabtu (30/5/2026).
Ia mengatakan perhatian yang muncul dari berbagai kalangan terhadap peristiwa tersebut menunjukkan bahwa publik menaruh perhatian terhadap kualitas demokrasi di daerah.
“Ketika sebuah peristiwa mendapat perhatian luas dari tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, aktivis, hingga jaringan sipil di berbagai daerah, maka yang menjadi perhatian publik adalah bagaimana ruang demokrasi dijaga dan bagaimana aspirasi masyarakat mendapatkan tempat yang semestinya,” ujarnya.
Sebagai organisasi profesi yang menjunjung kebebasan pers dan kebebasan berekspresi, JOIN Bantaeng berharap seluruh pihak mengedepankan dialog dan komunikasi yang konstruktif dalam menyikapi perbedaan pandangan.
Alimin juga menilai kritik seharusnya dipandang sebagai masukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
“Daerah yang maju bukanlah daerah yang sepi dari kritik. Daerah yang maju adalah daerah yang mampu menerima kritik sebagai bahan evaluasi untuk terus berbenah dan berkembang,” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pembangunan dan demokrasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari aspek fisik dan infrastruktur, tetapi juga dari keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan daerah.
“Peristiwa ini bukan semata-mata soal pembubaran sebuah demonstrasi. Ini adalah pengingat bahwa masyarakat membutuhkan ruang dialog yang lebih terbuka dan berharap aspirasi yang disampaikan dapat diterima sebagai bagian dari proses perbaikan,” ujarnya.
Menutup keterangannya, Alimin mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah, mahasiswa, media, dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama menjaga kondusivitas daerah dengan tetap menghormati nilai-nilai demokrasi.
“Demokrasi bukan tentang siapa yang paling kuat, melainkan tentang bagaimana setiap suara mendapatkan ruang yang layak untuk didengar dan dihargai,” pungkasnya.
