BANTAENGNEWS.COM Makassar — Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Rakyat Sulawesi Selatan (AMPERA Sulsel) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan, menuntut transparansi dan evaluasi menyeluruh terhadap Proyek Preservasi Jalan Bontomanai–Kindang di Kabupaten Bulukumba yang diduga bermasalah.
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan nilai sekitar Rp46 miliar.
Berdasarkan hasil pemantauan AMPERA Sulsel di lapangan, sejumlah pekerjaan dalam proyek tersebut diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan. Indikasi yang disoroti antara lain pembangunan talud yang dinilai tidak maksimal serta pekerjaan pengaspalan yang diduga tidak memenuhi standar mutu.
Jenderal Lapangan AMPERA Sulsel, Ramadhan, mengatakan dugaan permasalahan tersebut berpotensi berdampak pada kualitas infrastruktur sekaligus merugikan keuangan negara apabila tidak segera dievaluasi.
“Kami melihat adanya indikasi yang tidak bisa diabaikan. Ketika proyek dengan nilai puluhan miliar rupiah menunjukkan kualitas yang dipertanyakan, maka harus ada evaluasi menyeluruh. Semua pihak yang terlibat, baik pelaksana maupun pengawas, harus diperiksa secara transparan dan akuntabel,” kata Ramadhan.
Menurutnya, persoalan tersebut juga diduga berkaitan dengan fungsi pengawasan yang belum berjalan optimal. Karena itu, pihaknya meminta dilakukan evaluasi terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek, mulai dari kontraktor pelaksana hingga konsultan pengawas.
AMPERA Sulsel menilai keterbukaan informasi kepada publik menjadi langkah penting untuk memastikan setiap tahapan pekerjaan dapat diawasi secara bersama-sama dan mencegah potensi penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara.
Dalam aksi tersebut, AMPERA Sulsel menyampaikan lima tuntutan, yakni meminta keterbukaan dokumen pelaksanaan proyek kepada publik, mendesak evaluasi menyeluruh terhadap proyek, meminta pemeriksaan terhadap Satker, PPK, konsultan pengawas dan kontraktor pelaksana, mendesak evaluasi terhadap kinerja Satker PJN Wilayah I, serta meminta pemberian sanksi tegas termasuk blacklist terhadap kontraktor apabila terbukti melanggar ketentuan kontrak dan spesifikasi teknis.
Ramadhan menegaskan aksi yang dilakukan bukan sekadar bentuk protes, melainkan bagian dari upaya mengawal penggunaan anggaran negara agar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
AMPERA Sulsel menyatakan akan terus memantau perkembangan proyek tersebut dan membuka ruang koordinasi dengan lembaga pengawas maupun aparat penegak hukum guna memastikan setiap dugaan penyimpangan ditindaklanjuti secara objektif dan transparan.
