BANTAENGNEWS.COM – Pengurus Cabang Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PC SEMMI) Kabupaten Bantaeng menegaskan bahwa pertemuan yang berlangsung di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Bantaeng tidak mewakili dan tidak mengatasnamakan Aliansi Appakatau.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum PC SEMMI Bantaeng, Tiwa Jalapala, sebagai respons atas pertemuan yang digelar bersama Bupati Bantaeng di tengah polemik yang berkembang terkait persoalan masyarakat Bambangen serta dugaan tindakan kekerasan terhadap massa aksi mahasiswa.
Menurut Tiwa, sejumlah organisasi kepemudaan yang tidak menghadiri pertemuan tersebut menilai forum itu tidak sesuai dengan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang sebelumnya dilaksanakan di DPRD Bantaeng.
“Pertemuan di Rujab bukan atas nama Aliansi Appakatau. Kami menilai langkah tersebut tidak sejalan dengan poin-poin yang telah disepakati dalam RDP DPRD Bantaeng,” kata Tiwa, Kamis (4/6/2026).
Ia juga menyoroti tidak dilibatkannya masyarakat Bambangen dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, masyarakat yang terdampak langsung seharusnya menjadi bagian penting dalam setiap upaya penyelesaian persoalan.
“Bagaimana mungkin solusi yang adil dapat dihasilkan jika masyarakat Bambangen sebagai pihak yang terdampak langsung tidak dihadirkan dalam pertemuan itu,” ujarnya.
Selain itu, PC SEMMI Bantaeng turut mengecam dugaan tindakan kekerasan dan pembubaran massa aksi yang dilakukan terhadap peserta unjuk rasa dari Himpunan Pelajar Mahasiswa Bantaeng Raya (HPMB Raya).
Tiwa menilai tindakan tersebut merupakan bentuk premanisme yang mencederai prinsip demokrasi dan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum.
“Kami mengecam keras tindakan pembubaran massa aksi yang dilakukan oleh orang tidak dikenal. Tindakan seperti ini tidak boleh dibiarkan karena mengancam ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat,” tegasnya.
PC SEMMI Bantaeng bersama sejumlah organisasi kepemudaan yang tidak menghadiri pertemuan di Rujab Bupati menyatakan akan terus mengawal aspirasi masyarakat Bambangen serta mendorong pengusutan terhadap dugaan tindakan represif yang terjadi saat aksi unjuk rasa berlangsung. Mereka juga meminta agar keamanan dan kebebasan berekspresi mahasiswa tetap dijamin.
