BANTAENGNEWS.COM — Gerakan Pemerhati Sosial (GPS) mendesak DPRD Kabupaten Bantaeng segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi terkait dugaan perusakan aset milik pemerintah daerah di SD Inpres Panjang.
Permintaan tersebut disampaikan melalui surat resmi bertanggal 15 April 2026. GPS mengaku menemukan indikasi kuat adanya pembongkaran fasilitas sekolah oleh pihak ketiga yang merupakan pelaksana pembangunan SPPG Terpencil.
“Dugaan ini berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah karena aset pemerintah telah dirobohkan,” ujar Danar, perwakilan GPS (15/4/2026).
GPS menilai DPRD Bantaeng harus segera mengambil peran melalui fungsi pengawasan dengan memfasilitasi forum RDP guna mengungkap fakta di lapangan sekaligus meminta pertanggungjawaban pihak terkait.
Dalam suratnya, GPS meminta DPRD menghadirkan sejumlah pihak penting, di antaranya pelaksana proyek pembangunan SPPG Terpencil di SD Inpres Panjang, Ketua Satgas Pemda BGN, Koordinator BGN wilayah Bantaeng selaku Dewan Pengawas MBG, Kepala Dinas Pendidikan, Kabid Aset Pemda, serta Kabag Hukum.
Menurut GPS, keterlibatan banyak pihak dalam forum tersebut penting agar persoalan dugaan perusakan aset tidak menjadi polemik berkepanjangan dan dapat ditangani secara transparan.
“Ini menyangkut aset daerah dan penggunaan anggaran. Harus dibuka secara terang agar tidak menimbulkan kecurigaan publik,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari DPRD Bantaeng maupun pihak terkait lainnya. (Abdul Kahar)
