BANTAENGNEWS.COM – BANTAENG, SULAWESI SELATAN — Persoalan ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Bantaeng kembali memunculkan keresahan. Sejumlah warga yang terdampak kini turun ke jalan menyampaikan aspirasi dan mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret. Senin, 24 Agustus 2026
Aksi tersebut dipimpin oleh Ichsan Revolusi selaku jenderal lapangan (jenlap). Massa menyampaikan sejumlah tuntutan di depan Kantor Bupati Bantaeng, salah satunya meminta Bupati Bantaeng mengevaluasi kinerja Direktur PDAM Bantaeng.

Dalam orasinya, Ichsan Revolusi secara tegas meminta agar Direktur PDAM Bantaeng dicopot. Massa juga mendesak Bupati Bantaeng Muh. Fathul Fauzi Nurdin menemui langsung peserta aksi untuk mendengarkan keluhan masyarakat.
“Copot Direktur PDAM Bantaeng,” menjadi salah satu tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut.
Aksi ini bukan persoalan yang baru muncul. Sebelumnya, salah satu perwakilan warga, Syamsuddin Adam, telah berulang kali mendatangi Kantor PDAM Bantaeng untuk menyampaikan kondisi masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
Syamsuddin mengatakan, warga membutuhkan tindakan nyata dari pihak PDAM, bukan sekadar penjelasan mengenai aturan maupun kondisi teknis pelayanan.
Menurutnya, masyarakat sudah terlalu lama menunggu solusi atas persoalan air yang mereka hadapi.
“Warga tidak membutuhkan teori, tetapi tindakan,” demikian inti keluhan yang disampaikan Syamsuddin terkait respons manajemen PDAM.
Sempat Memanas
Situasi sempat memanas ketika Ichsan Revolusi berusaha merangsek masuk ke halaman Kantor Bupati Bantaeng dan sempat dihalangi oleh anggota Satpol PP.
Ketegangan tersebut tidak berlangsung lama. Kedua belah pihak kemudian saling menahan diri dan melerai situasi sehingga kondisi kembali aman dan aksi tetap berlangsung.

Massa kemudian terus menyampaikan tuntutan agar pemerintah daerah tidak mengabaikan persoalan air bersih yang dirasakan masyarakat.
Bupati Bantaeng Menemui Massa Aksi
Dalam pertemuan di depan Kantor Bupati Bantaeng, Ichsan Revolusi selaku jenlap mengatakan bahwa ada tiga wilayah yang terdampak, yaitu Kelurahan Bonto Sunggu, Kelurahan Bonto Atu, dan Desa Bonto Tiro.
“Kami meminta apa solusi dari Pak Bupati sebelum kami ke DPR untuk menuntut apa yang menjadi aspirasi kami hari ini,” ujar Ichsan.
Bupati Bantaeng menyampaikan bahwa terkait permasalahan tersebut, pemerintah daerah sebelumnya telah menyampaikan bahwa Bantaeng akan mengalami musim El Nino Godzilla atau kemarau panjang.

“Kami juga orang Bonto Atu yang terdampak kekeringan di rumah. Terkait ini, kami sudah tindak lanjuti tadi malam. Sudah kami panggil Direktur PDAM, sudah mencari solusinya seperti apa. Jadi beri kami waktu,” kata Bupati.
Bupati juga menyampaikan bahwa beberapa warga yang terdampak akan mendapatkan pelayanan secara gratis terlebih dahulu, dengan tetap dilakukan pengkajian bersama.
“Jadi beberapa warga yang terdampak, kami gratiskan dulu, tapi kami kaji dulu sama-sama,” kata Bupati.
“Hari ini, kami akan tindak lanjuti. Kalau memang bisa segera dipasangkan pipanya, maka kami akan segera pasangkan,” lanjutnya.
Syamsuddin Adam Sampaikan Kondisi Warga
Syamsuddin Adam menyampaikan di hadapan Bupati bahwa terdapat salah satu warga yang berada di RW 6 yang menurutnya tidak pernah tersentuh pelayanan.
Syamsuddin Adam juga menyampaikan mengenai lokasi sumber air yang berada di Bonto Majjannang.
Ia mengatakan, salah seorang kepala dusun bernama Dg. Rukka bersedia menyerahkan air tersebut kepada pemerintah untuk kepentingan masyarakat, tetapi tidak dapat memfasilitasi pipanya.

“Kalau air dan tanahnya pasti kami gratiskan,” kata Syamsuddin.
Menurut Syamsuddin, untuk mengalirkan air dari lokasi tersebut dibutuhkan pipa sekitar 600 meter dengan ukuran 8 inci yang berada di wilayah Bonto Majjannang.
“Kami ke sana menempuh kurang lebih 2 km perjalanan. Kami ke sana demi kehidupan warga Bantaeng. Karena Pak Bupati sudah melihat videonya dan kita sama-sama satu kelurahan dan mengenal kami selaku warganya, sehingga saya bermohon untuk dibantu,” ujar Syamsuddin.
Di akhir dialog, Bupati Bantaeng menyampaikan bahwa pemerintah akan segera menindaklanjuti persoalan tersebut.













