BANTAENGNEWS.COM – BANTAENG – Mantan Korpus BEM Nusantara tahun 2016 sekaligus penggagas BEMNAS 2016, Akhmad Irsyam atau yang dikenal dengan nama lengkap Akhmad Irsyam, S.H., M.Kn., menyoroti aksi dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlangsung baru-baru ini. Menurutnya, pemerintah perlu lebih fokus memperkuat ekonomi keluarga agar masyarakat memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan gizi anak secara mandiri dan berkelanjutan. kamis, 25 Juni 2026
Dalam keterangannya, Akhmad Irsyam, S.H., M.Kn. menilai bahwa pemenuhan kebutuhan gizi anak tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi keluarga. Ia berpendapat bahwa ketika ekonomi masyarakat kuat, orang tua akan lebih mampu menyediakan makanan yang sesuai dengan kebutuhan, kondisi kesehatan, dan preferensi masing-masing anak.
“Yang perlu pemerintah pikir itu adalah ekonomi keluarga biar mereka mampu memberi makan anak-anaknya dengan layak. Karena anak tidak semua cocok dengan menu MBG yang katanya bergizi. Ada juga anak yang alergi dan kontras dengan makanan tertentu sehingga ada beberapa anak yang keracunan makanan. Orang tua pasti tahu menu dan makanan yang mana yang bisa dimakan dan disantap anaknya,” ujar Akhmad Irsyam.
Menurutnya, setiap anak memiliki kebutuhan gizi dan kondisi kesehatan yang berbeda. Oleh karena itu, kebijakan pemenuhan gizi harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi medis tertentu yang mungkin dimiliki sebagian anak. Ia menegaskan bahwa peran orang tua tetap menjadi faktor penting dalam menentukan pola makan yang sesuai bagi anak-anak mereka.
Lebih lanjut, Akhmad Irsyam, S.H., M.Kn. menyampaikan kritik terhadap berbagai narasi yang berkembang terkait program MBG. Ia menilai bahwa fokus utama pemerintah seharusnya diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi keluarga agar kebutuhan dasar, termasuk kebutuhan pangan dan gizi anak, dapat dipenuhi secara mandiri.
Dalam pernyataan yang disampaikannya, ia mengatakan:
“mereka menjual anak – anak kalian tidak bisa makan tapi faktanya mereka yang takut ngak bisa makan”
Menurut Akhmad Irsyam, pernyataan tersebut merupakan kritik terhadap pihak-pihak yang dinilainya lebih mengedepankan kepentingan tertentu dibandingkan mencari solusi nyata atas persoalan ekonomi masyarakat. Ia berpendapat bahwa kebijakan publik semestinya berorientasi pada peningkatan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara berkelanjutan.
Selain menyoroti substansi program, Akhmad Irsyam, S.H., M.Kn. juga mengomentari aksi dukungan terhadap MBG yang terjadi di lapangan. Menurut pengamatannya, terdapat sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian publik dan penyelenggara kebijakan.
“Fenomena di lapangan juga yang turun demo itu karyawan atau relawan yang dimobilisasi dan yang menerima aspirasi di lapangan anggota dewan sekaligus pemilik dapur,” ujarnya.
Ia menilai bahwa setiap bentuk dukungan maupun penolakan terhadap suatu kebijakan seharusnya lahir dari aspirasi masyarakat yang bebas, terbuka, dan independen. Menurutnya, transparansi dalam proses penyampaian aspirasi publik merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap suatu program pemerintah.
Akhmad Irsyam juga berpendapat bahwa pelaksanaan program MBG perlu dijalankan secara akuntabel dan terbuka, termasuk dalam aspek pengelolaan, pengawasan, dan pelibatan berbagai pihak. Ia menegaskan bahwa tujuan utama program harus tetap berfokus pada kepentingan masyarakat, khususnya peningkatan kualitas gizi anak-anak Indonesia.
Meski demikian, pernyataan mengenai adanya mobilisasi peserta aksi maupun keterlibatan pihak tertentu dalam penerimaan aspirasi merupakan pandangan dan penilaian yang disampaikan oleh narasumber. Oleh karena itu, informasi tersebut memerlukan verifikasi dan tanggapan dari pihak-pihak terkait guna memenuhi prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi peserta didik serta mendukung tumbuh kembang anak. Di sisi lain, berbagai kalangan terus memberikan masukan dan evaluasi agar implementasi program tersebut dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang beragam.
Perbedaan pandangan terkait suatu kebijakan publik merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat. Oleh karena itu, kritik, dukungan, dan berbagai masukan yang berkembang di ruang publik diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan kebijakan demi tercapainya tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
