BANTAENGNEWS.COM — Surat rekomendasi pembelian BBM subsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Bantaeng dinilai perlu mendapat pengawasan lebih ketat. Pasalnya, surat rekomendasi pembelian solar subsidi yang diberikan kepada warga yang diperuntukkan menunjukkan adanya beberapa titik rawan yang berpotensi membuka celah penyalahgunaan.
Kabupaten Bantaeng yang dikenal sebagai daerah dengan mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani dan nelayan, distribusi BBM subsidi menjadi kebutuhan vital bagi aktivitas ekonomi masyarakat kecil.
Namun, dari hasil penelusuran terhadap salah satu dokumen rekomendasi BBM subsidi sektor pertanian, ditemukan beberapa indikasi yang dinilai perlu menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat pengawas.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah perhitungan kebutuhan BBM yang dinilai masih minim transparansi. Dalam isi dokumen tersebut, kebutuhan konsumsi solar alat pertanian tercatat mencapai puluhan liter per minggu berdasarkan jam operasional tertentu. Meski secara teknis masih mungkin terjadi, angka tersebut dinilai perlu diverifikasi lebih rinci agar tidak membuka ruang penggelembungan kebutuhan.
Selain itu, penggunaan pembelian BBM menggunakan jerigen juga dianggap menjadi titik rawan. Pola seperti ini dinilai berpotensi membuka peluang penyalahgunaan distribusi solar subsidi di luar kebutuhan sebenarnya.
Tidak hanya itu, dokumen rekomendasi juga disebut belum memuat detail teknis yang lengkap seperti identitas mesin, titik lahan garapan, hingga dokumentasi verifikasi lapangan. Kondisi tersebut dinilai dapat membuka celah administrasi apabila pengawasan tidak dilakukan secara ketat.
Praktik penggunaan nama petani atau kelompok tani tertentu untuk mendapatkan kuota BBM subsidi juga menjadi salah satu potensi penyimpangan yang perlu diantisipasi. Dalam sejumlah kasus di berbagai daerah, modus seperti ini kerap ditemukan dengan pola penggunaan rekomendasi untuk kepentingan di luar sektor pertanian.
Pengawasan terhadap SPBU penyalur juga dinilai penting, terutama terkait pencatatan volume pembelian dan validasi surat rekomendasi yang digunakan masyarakat.
Distribusi BBM subsidi harus benar-benar tepat sasaran, mengingat solar subsidi diperuntukkan membantu aktivitas ekonomi petani dan nelayan kecil, bukan untuk diperjualbelikan kembali atau dimanfaatkan pihak tertentu.
Pemerintah daerah bersama instansi terkait diharapkan dapat memperkuat sistem verifikasi lapangan, digitalisasi pengawasan, serta transparansi penerbitan rekomendasi agar penyaluran subsidi lebih akuntabel dan tepat guna.
