BANTAENGNEWS.COM –
Polemik di tubuh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bantaeng kian memanas. Bupati Bantaeng akhirnya angkat bicara terkait nasib Direktur PDAM, Suwardi, di tengah gelombang tekanan publik dan aksi demonstrasi.
Jenderal Lapangan (Jenlap) Pergerakan Demokrasi Aliansi Masyarakat (PDAM) Bantaeng, Idris Reformasi, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/4/2026), menegaskan bahwa bupati Bantaeng menyatakan bahwa pihaknya akan menempuh langkah sesuai aturan yang berlaku. Ia menyebut, keputusan final terkait posisi Suwardi tinggal menunggu berakhirnya masa berlaku Surat Keputusan (SK) pemberhentian sementara.
“Bupati akan laksanakan sesuai regulasi dan menunggu habisnya masa jabatan SK Bupati tentang pemberhentian sementara Suardi sebagai Direktur PDAM Bantaeng, dan selanjutnya akan memberhentikan Suwardi secara permanen,” tulis pesan Idris kepada redaksi bantaengnews.com.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah tekanan aksi dari sejumlah aktivis yang menuntut kejelasan sikap pemerintah daerah.
Idris Reformasi, menilai langkah Bupati merupakan sinyal positif, namun belum cukup meredam gerakan.
“Langkah ini sangat bagus karena Bupati mau bertemu dengan kami. Akan tetapi, pertemuan ini bukan akhir dari segalanya. Eksistensi gerakan tetap akan kami lanjutkan bila tidak ada kepastian dari beliau,” tegas Idris.
Kisruh ini bermula dari beredarnya rekaman suara yang diduga menyeret nama Bupati Bantaeng dalam pembahasan proyek tertentu. Rekaman tersebut memicu reaksi luas di masyarakat dan memperkeruh situasi internal PDAM.
Tak hanya itu, isu kesenjangan antara pimpinan dan bawahan di lingkup PDAM turut menjadi bahan bakar protes.
Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Pergerakan Demokrasi Aliansi Masyarakat bahkan turun ke jalan, menuntut transparansi dan langkah tegas dari pemerintah daerah. (Abdul Kahar)
