Mohon Perhatian
Wartawan dan Crew Media Online BantaengNews.com tidak menerima imbalan apapun dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pewarta serta dalam menjalankan tugas-tugasnya dilindungi oleh Undang-undang Pers No. 40 Tahun 1999

Dua Aktivis Bersama Legislator Bantaeng Bawa Kabar Gembira bagi CJH, Beban Biaya Diringankan

Achmad Ichsan, Gerakan Aliansi Anti Pungli

BANTAENGNEWS.COM — Dua aktivis di Kabupaten Bantaeng bersama legislator DPRD Bantaeng membawa kabar menggembirakan bagi Calon Jemaah Haji (CJH) setelah digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi C DPRD Kabupaten Bantaeng, Senin (18/6/2026).

Dua aktivis tersebut yakni Achmad Ichsan dari Gerakan Aliansi Anti Pungli dan Ketua Pemuda LIRA, Andi Yusdanar Hakim. Keduanya aktif menyuarakan aspirasi masyarakat terkait beban biaya yang sebelumnya dibebankan kepada calon jemaah haji.

Dalam RDP tersebut, DPRD bersama pihak terkait menyepakati adanya pengurangan biaya sekitar Rp651.000 bagi calon jemaah haji. Dengan adanya keputusan itu, biaya yang nantinya dibayarkan jemaah hanya sekitar Rp175.000.

Achmad Ichsan mengatakan, pembayaran tersebut baru dilakukan setelah jemaah kembali dari Tanah Suci dan dipastikan tidak melewati tahun anggaran berjalan.

“Ini merupakan hasil perjuangan bersama dan bentuk kepedulian terhadap masyarakat, khususnya calon jemaah haji agar tidak lagi terbebani biaya yang besar,” ujar Ichsan.

Adapun hasil kesepakatan dalam RDP mencakup pembiayaan transportasi bus dan konsumsi. Untuk kendaraan bus dianggarkan sekitar Rp176.000.000, sedangkan konsumsi sebesar Rp31.990.000.

Sementara itu, Andi Yusdanar Hakim menegaskan bahwa penganggaran kebutuhan jemaah haji seharusnya menjadi prioritas pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Ia mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Tahun 2026 yang memuat belanja wajib dan tidak wajib.

“Belanja wajib adalah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi tidak ada alasan untuk tidak dianggarkan. Jika alasannya efisiensi, maka masih ada dana cadangan karena ini menyangkut urusan wajib,” tegasnya.