BANTAENGNEWS.COM — Di pesisir selatan Sulawesi Selatan berdiri sebuah daerah yang menyimpan jejak peradaban panjang dan menjadi salah satu wilayah tertua di kawasan ini. Kabupaten Bantaeng, yang dikenal dengan julukan Butta Toa atau Tanah Tua, memiliki perjalanan sejarah yang membentang sejak abad ke-13 hingga menjadi daerah modern seperti saat ini.
Sejarah Bantaeng tidak hanya berbicara tentang pergantian pemerintahan, tetapi juga tentang lahirnya peradaban, kejayaan maritim, proses islamisasi, hingga perjuangan menghadapi kolonialisme.
Menurut sejumlah catatan sejarah dan hasil kesepakatan Musyawarah Besar Kerukunan Keluarga Bantaeng (KKB), hari lahir Bantaeng ditetapkan pada 7 Desember 1254. Tanggal tersebut merujuk pada awal berdirinya pemerintahan kerajaan di wilayah ini.
Pada masa awal pembentukannya, wilayah Bantaeng belum berbentuk kerajaan tunggal, melainkan merupakan gabungan tujuh kampung yang dikenal sebagai Sapta Serang. Ketujuh wilayah tersebut meliputi Onto, Bissampole, Karatuang, Sinoa, Gantarangkeke, Mamampang, dan Katapang.
Masing-masing wilayah dipimpin oleh tokoh adat bergelar Kare. Dalam perkembangannya, para pemimpin tersebut kemudian menyatukan kekuatan dan membentuk sistem pemerintahan yang lebih terpusat.
Dari proses inilah lahir sosok yang dalam tradisi lokal dikenal sebagai To Manurung, figur pemimpin yang dipercaya menjadi pemersatu wilayah dan kemudian diangkat sebagai raja pertama Bantaeng dengan gelar Mula Tau (To Toa). Ia tercatat memerintah sejak tahun 1254 hingga 1293 Masehi.
Keberadaan Bantaeng sebagai kerajaan tua juga diperkuat oleh catatan sejarah Nusantara. Nama Bantayan disebut dalam Kitab Negarakertagama karya Empu Prapanca yang ditulis pada tahun 1364 M. Penyebutan ini menjadi penanda bahwa wilayah Bantaeng telah dikenal luas hingga jaringan kekuasaan Majapahit.
Memasuki abad ke-14, Bantaeng berkembang menjadi salah satu kekuatan politik dan maritim penting di kawasan selatan Sulawesi. Letaknya yang strategis di jalur pelayaran menjadikan daerah ini sebagai titik singgah perdagangan menuju Maluku dan Jawa.
Untuk menjaga pertahanan wilayah, dibangun pula Benteng Kaili, yang berfungsi sebagai pusat komando sekaligus simbol kekuatan kerajaan pada masa itu.
Bantaeng juga memiliki posisi penting dalam hubungan antarkerajaan di Sulawesi Selatan. Sejumlah sumber menyebut wilayah ini menjadi ruang diplomasi dan pertemuan kerajaan besar seperti Gowa, Bone, dan Luwu dalam membahas persoalan politik hingga keagamaan.
Memasuki awal abad ke-17, Bantaeng mengalami perubahan besar melalui proses islamisasi. Penyebaran Islam berlangsung pada masa pemerintahan raja ke-14 dan menjadi bagian penting dalam pembentukan identitas sosial masyarakat Bantaeng hingga saat ini.
Namun perjalanan sejarah tersebut tidak selalu berjalan mulus. Setelah Perjanjian Bongaya, pengaruh kolonial mulai masuk ke wilayah selatan Sulawesi. Bantaeng kemudian menjadi bagian dari struktur administrasi Hindia Belanda dan dikenal dengan nama Afdeeling Bonthain.
Meski berada dalam tekanan kolonial, semangat perlawanan masyarakat tetap bertahan. Sejumlah tokoh lokal muncul mempertahankan kehormatan dan kedaulatan daerah.
Pasca kemerdekaan Indonesia, status pemerintahan Bantaeng terus berkembang hingga resmi menjadi daerah administratif modern melalui pembentukan kabupaten dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kini, setiap tanggal 7 Desember, masyarakat memperingati Hari Jadi Kabupaten Bantaeng sebagai momentum mengenang perjalanan panjang daerah yang telah melewati berbagai fase sejarah.
Butta Toa bukan sekadar julukan. Ia adalah simbol bahwa Bantaeng tumbuh dari akar sejarah yang panjang, dari tanah kerajaan, pusat perdagangan, arena diplomasi, hingga menjadi kabupaten yang terus bergerak menuju masa depan tanpa melupakan warisan masa lalunya.
