BANTAENGNEWS.COM — PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia yang beroperasi di Kawasan Industri Bantaeng kini menjadi sorotan setelah kolapsnya aktivitas perusahaan memicu krisis multidimensi di daerah tersebut. Dampaknya tidak hanya dirasakan ribuan buruh yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi daerah hingga memunculkan persoalan lingkungan yang mulai dirasakan masyarakat.
Di tengah situasi tersebut, publik mempertanyakan sikap Pemerintah Kabupaten Bantaeng, khususnya Kepala Bagian Ekonomi Setda Bantaeng, Andi Sriwiyanti, yang belum memberikan tanggapan resmi terkait kondisi ekonomi daerah pasca-macetnya aktivitas smelter.
Upaya konfirmasi melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp awak media telah dilakukan wartawan terkait sejumlah isu strategis, mulai dari ketergantungan fiskal daerah terhadap sektor smelter hingga langkah mitigasi terhadap ribuan pekerja terdampak. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada respons dari pihak terkait.
Keheningan tersebut memunculkan tanda tanya di tengah besarnya dampak yang ditimbulkan. Pasalnya, posisi Kabag Ekonomi dinilai memiliki peran penting dalam penyusunan arah kebijakan ekonomi daerah di lingkup Sekretariat Daerah.
Sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada Bagian Ekonomi Setda Bantaeng pun belum terjawab. Di antaranya mengenai sejauh mana ketergantungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap industri smelter, apakah pernah ada kajian diversifikasi ekonomi daerah, hingga strategi pemerintah dalam menghadapi gelombang pengangguran akibat berhentinya aktivitas industri.
Selain persoalan ekonomi, dampak lingkungan juga menjadi perhatian masyarakat. Aktivitas smelter selama ini disebut meninggalkan persoalan limbah slag, gangguan lahan pertanian, hingga krisis air bersih yang dikhawatirkan menjadi beban baru bagi daerah apabila perusahaan gagal melakukan pemulihan lingkungan.
Kondisi tersebut dinilai bertolak belakang dengan visi pemerintah daerah “Bantaeng Bangkit, Maju, dan Religius”. Di tengah jargon kebangkitan ekonomi, fondasi ekonomi daerah justru dianggap terlalu bergantung pada satu sektor industri besar.
Meski pemerintah sebelumnya mendapat apresiasi melalui program Festival Ramadan Bangkit yang mampu menggairahkan perputaran ekonomi UMKM hingga miliaran rupiah, geliat ekonomi tersebut dinilai masih bersifat musiman dan belum mampu menjadi solusi jangka panjang bagi ketahanan ekonomi daerah.
Kini masyarakat menanti langkah konkret Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam menentukan arah ekonomi daerah pasca-kolapsnya sektor smelter.
