BANTAENGNEWS.COM – BANTAENG, SULAWESI SELATAN — Ironis! Pekerjaan infrastruktur yang menggunakan uang negara di Dusun Bawa, Desa Labbo, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, justru menuai sorotan setelah hasil pekerjaan dinilai tidak memuaskan. Sabtu, 13 September 2026
Pengaspalan yang dikerjakan pada Sabtu, 12 September 2026, disorot karena baru sehari dikerjakan namun permukaan jalan disebut sudah mengalami retak, hancur dan berlubang.
Bukan hanya pengaspalan. Pekerjaan talud di lokasi tersebut juga menjadi sorotan karena disebut belum lama dikerjakan tetapi sudah mengalami kerusakan.
Kondisi ini sontak memunculkan kritik keras dari aktivis Bantaeng. Idris Reformasi dan Muhammad Akbar meminta pihak yang memiliki kewenangan segera turun ke lapangan dan memeriksa kualitas pekerjaan secara menyeluruh.
Idris Reformasi menilai kondisi tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan kecil. Sebab, pembangunan tersebut menggunakan uang negara yang berasal dari anggaran publik, sehingga masyarakat berhak mendapatkan pekerjaan yang berkualitas dan sesuai ketentuan.
“Inilah yang sangat merugikan negara dan rakyat. Uang negara digunakan untuk membangun, tetapi kalau hasilnya seperti ini, tentu harus dipertanyakan kualitas pekerjaannya. Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan jalan yang sebentar dikerjakan, sebentar kemudian rusak,” tegas Idris.
Menurutnya, pemerintah dan pihak terkait tidak boleh hanya berpatokan pada laporan bahwa pekerjaan telah selesai. Yang harus dilihat adalah kualitas hasil pekerjaan di lapangan.
“Kalau baru sehari sudah retak dan rusak, ini harus diperiksa. Jangan sampai pekerjaan dinyatakan selesai, tetapi masyarakat justru menerima hasil yang tidak bertahan lama,” lanjutnya.
Senada, Muhammad Akbar mendesak instansi teknis dan pihak berkompeten melakukan pemeriksaan langsung terhadap pekerjaan tersebut.
Akbar menilai masyarakat Dusun Bawa berhak memperoleh infrastruktur yang layak. Jangan sampai pembangunan yang seharusnya menjadi solusi justru berubah menjadi pekerjaan yang harus kembali diperbaiki dalam waktu singkat.
“Kasihan masyarakat. Jalan memang dikerjakan, tetapi kalau kualitasnya seperti yang terlihat, berapa lama bisa bertahan? Jangan sampai baru selesai sudah rusak. Pemerintah harus turun melihat langsung, bukan hanya menerima laporan di atas meja,” tegas Akbar.
Ia juga meminta pemeriksaan tidak sebatas melihat kondisi permukaan jalan. Pemeriksaan, kata dia, harus mencakup material, ketebalan, metode pelaksanaan, kualitas pekerjaan serta kesesuaian dengan spesifikasi teknis dan dokumen kontrak.
Sebab, menurut Akbar, pekerjaan yang dibiayai uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
“Uang negara bukan uang pribadi. Setiap rupiah yang dibelanjakan untuk pembangunan harus menghasilkan pekerjaan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Sorotan tersebut kini menjadi pekerjaan rumah bagi pihak terkait. Jika kondisi kerusakan memang terjadi sebagaimana disorot aktivis dan masyarakat, maka pemeriksaan lapangan menjadi langkah penting untuk memastikan apakah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai standar dan spesifikasi yang ditetapkan.
Jangan sampai pembangunan hanya bagus di laporan, tetapi buruk ketika masyarakat menginjaknya.
Apalagi jika benar kerusakan terjadi hanya dalam waktu sangat singkat setelah pekerjaan selesai, maka persoalan tersebut layak mendapat perhatian serius.
Masyarakat tidak membutuhkan sekadar proyek yang selesai dikerjakan. Masyarakat membutuhkan jalan yang berkualitas, tahan lama dan sepadan dengan uang negara yang telah dibelanjakan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana pekerjaan dan instansi teknis terkait belum memberikan penjelasan mengenai kondisi pengaspalan dan talud yang menjadi sorotan. Konfirmasi dari pihak terkait tetap diperlukan agar persoalan ini dapat dilihat secara utuh dan berimbang.
