BANTAENGNEWS.COM – MASAMBA, SULAWESI SELATAN — Ratusan kepala sekolah, kepala subbagian tata usaha, dan bendahara dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Kabupaten Luwu Utara dan Luwu Timur mengikuti pembekalan tata kelola kearsipan di UPT SMAN 1 Masamba, Rabu (2/9/2026).
Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya meningkatkan ketertiban administrasi sekolah, khususnya dalam pengelolaan dokumen dan arsip yang berkaitan dengan penggunaan dana BOS. Tertib arsip dinilai penting untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, sekaligus meminimalkan potensi temuan dalam proses pemeriksaan atau audit.
Narasumber utama dalam kegiatan tersebut adalah Ketua Umum Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI) Sulawesi Selatan, Dr. H. Basri, S.Pd., M.Pd.
Kegiatan ini melibatkan Dinas Pendidikan Wilayah XII, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA/SMK Luwu Utara dan Luwu Timur, serta pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dari kedua kabupaten.
Hadir mewakili Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII, Andi Lalak, S.Pd., M.Pd., yakni Kepala Subbagian Tata Usaha, Hamka, S.Sos.
Dalam pemaparannya, Dr. Basri menegaskan bahwa arsip bukan sekadar dokumen yang menumpuk di lemari, melainkan bagian penting dari sistem pertanggungjawaban administrasi dan keuangan sekolah.
“Tertib arsip itu fondasi akuntabilitas. Dengan arsip yang rapi dan terdokumentasi, sekolah bisa mempertanggungjawabkan setiap rupiah dana BOS kepada pemerintah dan masyarakat,” tegas Dr. Basri yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua IKA BKPRMI.
Menurutnya, kelalaian dalam pengelolaan arsip dan administrasi dapat menjadi persoalan serius ketika sekolah menghadapi pemeriksaan. Sebaliknya, dokumentasi yang tertata akan memudahkan proses audit serta membantu sekolah menunjukkan dasar dan bukti atas setiap penggunaan anggaran.
Salah satu pernyataan Dr. Basri yang mendapat perhatian peserta adalah:
“Kalau ingin pintar, ke perpustakaan. Kalau ingin selamat, jaga arsip.”
Pesan tersebut menekankan pentingnya setiap sekolah menjaga dokumen secara sistematis, terutama arsip yang berkaitan dengan pengelolaan dana BOS.
Sesi teknis selanjutnya diisi oleh Tim Tertib Arsip Provinsi Sulawesi Selatan. Materi yang diberikan bersifat aplikatif, mulai dari klasifikasi dokumen, penyusunan daftar arsip, retensi arsip, hingga tata cara penyimpanan dokumen secara fisik maupun digital.
Para peserta juga diberikan kesempatan membawa persoalan dan contoh kasus kearsipan dari sekolah masing-masing untuk dibahas dan dicarikan solusi bersama.
Dr. Basri berharap pembekalan tersebut dapat mendorong sekolah-sekolah di Luwu Raya untuk membangun sistem kearsipan yang lebih tertib, sehingga pengelolaan dana BOS semakin transparan, akuntabel, dan siap dipertanggungjawabkan ketika dilakukan pemeriksaan.
“Ini bukan soal administrasi. Ini soal tanggung jawab moral kita menyelamatkan uang negara dan masa depan anak,” pungkasnya.
